Rapat tersebut diikuti oleh seluruh Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sebagai forum koordinasi rutin untuk membahas berbagai agenda administrasi dan pengelolaan kelembagaan di lingkungan sekretariat Bawaslu.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Ngabuburit Pengawasan dalam rangka Penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan serta Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan (KI Kalsel).

Kegiatan ini bertujuan memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir, khususnya terhadap pemilih yang telah meninggal dunia namun masih berpotensi tercantum dalam daftar pemilih. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada pemilih pemula serta pemilih yang berstatus pindah domisili.