219 Siswa SMAN 2 Tanjung Belum Terdaftar Sebagai Pemilih
|
Bawaslu Tabalong - Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Tabalong terus melakukan koordinasi dengan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat untuk mendapatkan informasi data siswa.
Kali ini ratusan data siswa yang belum terdaftar dalam PDPB Triwulan II tahun 2025 didapatkan setelah tim pengawasan Bawaslu Tabalong menyambangi SMAN 2 Tanjung.
"Dari 312 siswa yang berumur 17 tahun atau lebih saat PDPB, hanya 93 siswa yang terdaftar sebagai pemilih," kata Komisioner Bawaslu Tabalong, H. Taberani, Sabtu (6/9/2025).
Menurutnya, setelah dilakukan penyandingan melalui aplikasi cek DPT Online tercatat ada 219 siswa SMAN 2 Tanjung belum terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan.
Dengan rincian, ada 212 siswa belum terdaftar dalam proses PDPB Triwulan II untuk April, Mei, Juni tahun 2025 yang dilakukan oleh KPU setempat.
Kemudian, 7 siswa sesuai identitas kependudukan masing-masing belum terdaftar sebagai pemilih di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
"Berdasarkan data, tujuh siswa tersebut ada warga Kalteng, Kaltim, Sulteng, dan Sumut," kata Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Bawaslu Tabalong.
Selain itu, lanjutnya, jika mengacu tanggal kelahiran siswa hingga bulan September 2008, selain 212 terdapat 79 siswa lagi yang berusia genap 17 tahun sebagai pemilih baru," ungkapnya.
"Sehingga ada 291 siswa SMAN 2 Tanjung yang bisa dimutakhirkan oleh rekan-rekan KPU sebagai pemilih baru dalam PDPB Triwulan III untuk Juli, Agustus, September tahun 2025 di Tabalong," jelasnya.
Taberani mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala SMAN 2 Tanjung, Hamsyarudin terkait pengawasan PDPB yang sudah berjalan.
Termasuk membuka Posko Aduan Masyarakat terhadap PDPB langsung di sekolah yang berlokasi tidak jauh dari kantor Bawaslu Tabalong Jalan H. Usman Dundrung, Mabuun.
"Alhamdulillah, Kepala SMAN 2 Tanjung sangat respon dan siap memfasilitasi kegiatan Bawaslu Tabalong melakukan sosialisasi dan membuka posko aduan terkait PDPB tersebut," ujar Taberani.
Harapannya, melalui posko aduan masyarakat tersebut seluruh tanggapan dan masukan para siswa terhadap PDPB dapat terhimpun disertai bukti identitas kependudukan masing-masing. (Bawaslu-ari)
