Perkuat Tata Kelola Keuangan, Bawaslu Tabalong Gandeng KPPN Tanjung Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Akuntabel

Bawaslu Tabalong - Sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, Bawaslu Kabupaten Tabalong menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Tabalong, Senin (3/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong H. Taberani, Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong Muhammad Zainudin, Kepala Sekretariat Agus Salim, beserta seluruh jajaran sekretariat. Turut hadir sebagai narasumber dan mitra strategis, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Joko Prayitno beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong, Agus Salim, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran harus senantiasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring perubahan status Bawaslu Kabupaten Tabalong sebagai satuan kerja (satker), diperlukan penguatan kapasitas dalam menyusun perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran yang efektif.

"Bawaslu Tabalong mengharapkan pendampingan dan arahan dari KPPN Tanjung agar seluruh proses perencanaan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel," terang Agus Salim disela memberikan sambutan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong, Muhammad Zainudin, menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan KPPN sebagai mitra kerja. Menurutnya, hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas koordinasi teknis, tetapi juga menjadi sarana saling berbagi informasi dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Ia juga menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagai satker baru.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong, H. Taberani, mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa mengedepankan tertib administrasi dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik merupakan bagian penting dari akuntabilitas lembaga. Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh jajaran memperoleh pemahaman yang semakin komprehensif mengenai tata kelola keuangan negara.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Tanjung, Joko Prayitno, memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada rincian yang telah tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan perencanaan anggaran.

Selain itu, Joko Prayitno menjelaskan bahwa pejabat yang mengelola keuangan perlu memenuhi kompetensi melalui sertifikasi, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara yang tersertifikasi, serta penguatan kapasitas pejabat pengelola keuangan lainnya. Selanjutnya, KPPN Tanjung siap memberikan pendampingan dan fasilitasi terhadap proses sertifikasi tersebut.

"Sebagai satker baru, Bawaslu Kabupaten Tabalong juga diingatkan untuk mempersiapkan pengelolaan aset, administrasi keuangan, serta pembagian tugas pengelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara profesional dengan mengacu pada regulasi yang berlaku," tegas Joko Prayitno.

Dalam pemaparannya, Kepala KPPN Tanjung juga menjelaskan delapan indikator utama pelaksanaan anggaran yang menjadi tolok ukur kinerja satuan kerja, yakni revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), serta capaian output. Menurutnya, indikator-indikator tersebut menjadi dasar penilaian terhadap kualitas pengelolaan APBN di setiap satuan kerja.

Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam penyelesaian tagihan, pertanggungjawaban UP dan TUP, serta ketepatan waktu penyampaian dokumen ke KPPN. Hal tersebut akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan anggaran, terlebih menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang memerlukan kesiapan administrasi secara optimal.

Melengkapi pemaparan tersebut, Arif Kurniawan selaku Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dari KPPN Tanjung menjelaskan bahwa saat ini setiap satuan kerja memiliki rapor kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi. 

"Berdasarkan hasil pemantauan, indikator pelaksanaan anggaran Bawaslu Kabupaten Tabalong dinilai telah menunjukkan hasil yang baik. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan diantaranya penyerapan anggaran dan pelaporan capaian output, mengingat pelaksanaan kegiatan baru mulai berjalan secara optimal pada triwulan ketiga," tambah Arif disaat memberikan pemaparan.

Arif juga menjelaskan pentingnya menjaga kualitas perencanaan melalui revisi DIPA yang efisien, kesesuaian realisasi dengan perencanaan pada Halaman III DIPA, percepatan penyelesaian tagihan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST), serta optimalisasi penggunaan mekanisme pembayaran secara digital melalui layanan perbankan. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. (Bawaslu-adry)