Lompat ke isi utama

Berita

Bahas Produk Hukum hingga Regulasi Pemilu, Bawaslu Tabalong Ajak Mahasiswa Berdiskusi Lewat NGOPI DULU

.

GAGASAN - Diskusi yang berlangsung secara terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, maupun gagasan terkait layanan hukum dan pengawasan pemilu.

Bawaslu Tabalong - Suasana diskusi yang santai dan interaktif mewarnai kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Tabalong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tabalong, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tabalong, serta Alumni Pengawas Partisipatif (P2P) Tabalong.

Mengusung semangat keterbukaan dan pertukaran gagasan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan komunitas pengawasan partisipatif untuk mengenal lebih dekat produk hukum, regulasi kepemiluan, hingga fasilitas yang disediakan Bawaslu Kabupaten Tabalong melalui Program Aksi Perubahan Ngobrol Pintar Demokrasi dan Ulasan Pemilu (NGOPI DULU).

Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong, Taberani, dalam pemaparannya menjelaskan berbagai produk hukum yang telah dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Tabalong sepanjang tahun 2026. Tercatat sebanyak 43 produk hukum, yang meliputi Saran Perbaikan, Imbauan, Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU), serta Perjanjian Kerja Sama.

Ia menjelaskan bahwa produk-produk hukum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam mendukung pengawasan serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak.

"Produk hukum yang diterbitkan Bawaslu bukan hanya menjadi dokumen administrasi kelembagaan, tetapi juga merupakan instrumen dalam menjalankan tugas pengawasan, menyampaikan imbauan, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak," jelas Taberani.

Tidak hanya membahas aspek hukum, kegiatan ini juga memperkenalkan pemanfaatan fasilitas ruang NGOPI DULU sebagai ruang terbuka bagi mahasiswa dan komunitas untuk beraktivitas dan bertukar pikiran.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong, Agus Salim, menyampaikan bahwa fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa sebagai tempat menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari rapat organisasi, diskusi, pembahasan program kerja, hingga kegiatan lainnya.

"Ruang NGOPI DULU ini tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan internal Bawaslu. Kami juga membuka kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memanfaatkannya sebagai ruang diskusi, rapat, maupun kegiatan positif lainnya. Tentunya, penggunaan fasilitas ini terlebih dahulu disampaikan kepada pihak sekretariat agar dapat dikoordinasikan," ungkap Agus Salim ditengah diskusi santai tersebut.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H), Andriyanto, mengajak peserta memahami berbagai regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dalam pemaparannya, ia mengulas sejumlah ketentuan hukum kepemiluan yang kemudian menjadi bahan diskusi bersama peserta. Pembahasan tersebut membuat suasana semakin interaktif, terutama ketika peserta mulai mengaitkan materi dengan persoalan dan dinamika hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

"Pemahaman terhadap regulasi kepemiluan menjadi hal penting, bukan hanya bagi penyelenggara, tetapi juga masyarakat. Dengan memahami aturan yang berlaku, mahasiswa diharapkan dapat lebih kritis dan mengetahui bagaimana proses demokrasi seharusnya berjalan sesuai ketentuan hukum," jelas Andriyanto.

Interaksi antar Pengawas Pemilu dengan Mahasiswa itu tak berhenti pada pembahasan produk hukum dan regulasi kepemiluan. Kehadiran HMI, PMII, dan Alumni P2P Tabalong diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih terbuka antara Bawaslu dan kalangan mahasiswa. Apalagi, ruang NGOPI DULU kini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bertukar gagasan, membahas persoalan demokrasi, hingga merancang kegiatan bersama. Jadi, ruang diskusi di Bawaslu Kabupaten Tabalong bukan hanya terbuka saat ada agenda resmi, tetapi juga bagi siapapun yang ingin ikut merawat demokrasi. (Bawaslu-fdl)