Konsolidasi Demokrasi di Desa Suput, Bawaslu Tabalong Perkuat Kesadaran Demokrasi
|
Bawaslu Kabupaten Tabalong menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi di Desa Suput, Kecamatan Haruai, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait isu-isu kepemiluan. Senin (4/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kantor Desa Suput ini dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong, Andriyanto, dan dihadiri oleh Kepala Desa Suput, Muhammad Yusuf, beserta perangkat desa.
Dalam forum yang berlangsung santai namun interaktif, salah satu isu yang mengemuka adalah rencana revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait wacana sistem pemilihan kepala daerah.
Kepala Desa Suput, Muhammad Yusuf, menyampaikan pandangannya yang cenderung mendukung sistem pemilihan secara terbuka. Menurutnya, mekanisme tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpin di daerahnya.
“Kalau pemilihan dilakukan secara terbuka, masyarakat punya ruang lebih besar untuk menentukan pilihan secara langsung. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilihan akan memperkuat legitimasi kepemimpinan serta mendorong kepala daerah terpilih lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Sementara itu, Andriyanto menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi tidak hanya menjadi sarana diskusi, tetapi juga bagian dari upaya Bawaslu dalam membangun kesadaran demokrasi di tingkat masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memahami proses pemilu, tetapi juga terlibat aktif dalam pengawasan. Ini bagian dari upaya pencegahan agar demokrasi berjalan lebih berkualitas,” jelasnya.
Selanjutnya menurut Andriyanto kegiatan seperti ini juga penting untuk menangkap dinamika dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu strategis kepemiluan yang berkembang di tingkat nasional.
Bawaslu Kabupaten Tabalong berharap dari kegiatan ini, dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya proses demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berintegritas. (Bawaslu - fdl)
